Berakhirnya Pilkada dan Tantangan Penerapan E-Government

|

Oleh : Rahmatri Mardiko*

Berakhirnya proses pilkada di beberapa daerah di Indonesia memberikan harapan akan perubahan di daerah. Paling tidak bergantinya personil pemerintahan menjadi pintu yang baik untuk perbaikan-perbaikan yang dinanti. Inovasi-inovasi pemerintahan daerah yang baru akan ditunggu mayarakat yang telah mengamanahkan jabatan sebagai penguasa daerah. Sangat disayangkan jika perubahan ini tidak menghasilkan perbaikan apa pun. Pemerintah daerah yang baru tentu perlu mengevaluasi kinerja pemerintah sebelumnya. Menemukan apa yang kurang sehingga harus dicari solusinya dan menjaga serta meningkatkan apa yang sudah baik yang dicapai.

Perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat menyodorkan sebauh tantangan bagi pemerintahan yang baru saja terbentuk, yaitu penerapan e-government. E-government menajanjikan banyak solusi untuk masalah-masalah di pemerintahan saat ini.

Pada dasarnya, e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah, hubungan antar berbagai pihak dan penyediaan informasi. Penggunaan teknologi informasi akan meningkatkan laju informasi, efisiensi (waktu, tenaga, dana) dan kemudahan dalam bekerja. E-government tidak sesempit apa yang dipikirkan banyak orang. Tidak cukup hanya dengan membuat sebuah web yang berisi informasi mengenai daerah bersangkutan.

Penerapan e-government dalam pemerintahan meberikan beberapa manfaat. Pertama, pelayanan masyarakat menjadi lebih baik. Pelayanan masyarakat tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu layanan selalu tersedia. Baik di kantor, di rumah, di sekolah atau di tempat lain. masyarakat dapat mengakses dan mengirim informasi. Informasi yang disajikan pun bisa jauh lebih banyak.

Kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Dalam e-government, transparansi dan keterbukaan antar pihak sangat mungkin diwujudkan. Dengan begitu, tidak lagi perlu ada kecurigaan dan prasangka buruk antar pihak.

Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Ketersediaan akan sangat membantu masyarakat untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Dalam segala urusan, baik itu pendidikan, bisnis, kesehatan, industri dan lain-lain informasi yang akurat akan menghasilkan keputusan dan pilihan yang tepat.

Keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Mekanisme tata usaha dan administrasi menjadi lebih mudah dan efisien. Adanya basis data yang terintegrasi memungkinkan semua pihak untuk mengakses data secara bersama. Untuk berkomunikasi, cukup dengan e-mail. Bahkan untuk tatap muka, tidak perlu bertemu langsung secara fisik akrena kini video conferencing memungkinkan hal itu.

Kelima, kredibilitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Transparansi yang dimungkinkan dengan diterapkannya e-government memungkinkan masyarakat untuk menilai langsung dan mnegkritisi pemerintah. Masyarakat bisa berperan altif dalam proses politik. Pemerintah pun akan lebih baik dalam bekerja karena ribuan pasang mata mengintai mereka di internet.

Bagaimana memulai?

Pertanyaan yang mungkin sering muncul di benak kita adalah, dari mana memulainya? Karena kita sama-sama tahu tidak mungkin e-government diterapkan sekali jadi.

Hal pertama yang mungkin dilakukan adalah penyediaan informasi mengenai potensi daerah yang bersangkutan. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan pusat layanan dan pengaduan. Untuk itu, harus ada personil khusus yang menangani pengaduan yang masuk. Dalam internal pemerintah, perlu adanya sisem informasi yang mencakup basis data, administrasi pegawai, keuangan dan hal-hal lain yang diperlukan. Usahakan agar sebanyak mungkin dicari masalah yang bisa diselesaikan dengan IT.

Apa yang sudah dipaparkan sebelumnya belum cukup. Untuk menjamin berlangsungnya proses lalu lintas informasi, pemerintah juga perlu menyediakan pusat-pusat teknologi informasi (IT center). Selain itu, pembangunan infrastruktur IT yang memadai dan kemudahan regulasi mutlak diperlukan. Kebijakan-kebijakan harus diupayakan untuk mewujudkan kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat.

Jika e-government berhasil diterapkan, kita boleh berharap perubahan-perubahan baik akan mudah direalisasikan. Walaupun yang lebih penting, tentunya adalah personil-personil yang duduk di kursi pemerintah.

---------------------

*Penulis saat ini mendapat amanah sebagai Ketua RISMA Jatibening Satu

 

©2009 risma jatibening satu | Design by risma jatibening satu